Hitung Tunjangan Hari Raya (THR) dengan mudah dan cepat sesuai regulasi resmi Permenaker No. 6 Tahun 2016.
Masukkan nominal gaji pokok, tunjangan tetap, dan lama masa kerja Anda pada form, lalu klik tombol Hitung THR.
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan masing-masing pekerja. Regulasi resmi mengenai hak dan tata cara pembagian THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Setiap pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus berhak memperoleh THR. Untuk memastikan nominal upah pokok dan tunjangan bulanan Anda tercatat akurat sebelum menghitung THR, Anda dapat memanfaatkan Kalkulator Gaji.
Dasar perhitungan upah 1 bulan untuk THR terdiri atas gaji pokok ditambah tunjangan tetap, tanpa menyertakan tunjangan tidak tetap:
Pekerja dengan masa kerja 12 bulan terus-menerus atau lebih berhak memperoleh THR penuh sebesar 1 bulan upah.
Pekerja dengan masa kerja 1 bulan atau lebih tetapi belum mencapai 12 bulan menerima THR secara proporsional.
Gunakan tahapan sederhana berikut untuk menghitung hak tunjangan keagamaan Anda:
Pisahkan komponen gaji pokok dan tunjangan tetap bulanan Anda dari slip gaji resmi.
Hitung akumulasi bulan masa kerja Anda secara terus-menerus di perusahaan hingga tanggal hari raya.
Masukkan nominal gaji pokok, tunjangan tetap, dan pilih masa kerja pada formulir di atas.
Kalkulator akan menampilkan rincian nominal THR penuh atau proporsional secara transparan.
Berikut dua contoh kasus konkret penerapan Permenaker No. 6 Tahun 2016:
Rian bekerja selama 24 bulan di PT Abadi dengan gaji pokok Rp 5.000.000 dan tunjangan jabatan tetap Rp 1.000.000 per bulan.
Dina baru bergabung selama 7 bulan dengan gaji pokok Rp 4.500.000 dan tunjangan tetap Rp 500.000 (total upah Rp 5.000.000).
Sesuai Permenaker No. 6/2016, pengusaha wajib membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya dalam bentuk uang rupiah. Melalui Surat Edaran tahunan, Menaker secara konsisten mengimbau dan menegaskan agar pembayaran THR dilakukan secara penuh dan tidak dicicil.
Pengusaha yang terlambat membayarkan THR dikenakan sanksi denda 5% dari total THR terutang untuk kesejahteraan pekerja, tanpa menghilangkan kewajiban pokok membayar THR.
Penerimaan THR merupakan objek pemotongan PPh 21 yang digabungkan dengan gaji bulan berjalan, sehingga nominal bersih yang diterima di rekening dapat dipengaruhi potongan pajak.
Kalkulator THR HITUNGKU menyajikan simulasi matematis berdasarkan ketentuan standar normatif ketenagakerjaan (Permenaker No. 6/2016). Apabila perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB) di tempat Anda bekerja mengatur nilai THR yang lebih menguntungkan pekerja dari ketentuan normatif pemerintah, maka ketentuan yang lebih menguntungkan tersebut yang berlaku.
Berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) bulan secara terus-menerus berhak mendapatkan THR keagamaan dari perusahaan, baik pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/tetap) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/kontrak).
Sesuai Permenaker No. 6 Tahun 2016, pengusaha wajib membayarkan THR keagamaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan tiba dalam bentuk uang rupiah. Melalui Surat Edaran Menaker yang dikeluarkan secara berkala menjelang hari raya, pemerintah menegaskan agar pembayaran THR dilakukan secara penuh dan tidak dicicil.
Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional dengan rumus: (Masa Kerja dalam Bulan / 12) x Upah 1 Bulan.
Upah 1 bulan yang dijadikan dasar perhitungan THR terdiri atas: (1) Upah bersih tanpa tunjangan, atau (2) Upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap seperti uang makan harian atau transport kehadiran tidak diikutsertakan dalam dasar perhitungan THR.
Ya, pekerja kontrak (PKWT) berhak menerima THR selama masa kerjanya telah mencapai minimal 1 bulan dan kontraknya belum berakhir saat hari raya. Buruh harian lepas juga berhak dengan dasar perhitungan rata-rata upah yang diterima selama masa kerja.
Ya, THR merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh 21). Sesuai ketentuan perpajakan, pemotongan PPh 21 atas THR diperhitungkan oleh perusahaan bersamaan dengan penghasilan pada masa pajak saat THR dibayarkan dengan menerapkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) atau tarif progresif yang berlaku.
Berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016, pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban, tanpa menghapus kewajiban pembayaran THR tersebut.
Sesuai Pasal 7 ayat (1) Permenaker No. 6 Tahun 2016, pekerja dengan status PKWTT (karyawan tetap) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan, tetap berhak memperoleh THR. Bagi pekerja PKWT (kontrak) yang masa kontrak kerjanya berakhir sebelum hari raya, tidak berhak atas THR.
Pelajari konsep, panduan langkah demi langkah, dan contoh perhitungan mendalam.
Simulasi matematis cara menghitung gaji bersih (take home pay) dari gaji kotor dikurangi berbagai estimasi potongan iuran.
Panduan menghitung gaji prorata bagi karyawan yang mulai bekerja di pertengahan bulan atau mengundurkan diri sebelum akhir periode cut-off.
Cara mengonversi gaji bulanan menjadi standar upah harian berdasarkan jumlah hari kerja efektif sebulan.
Alat bantu perhitungan lainnya yang relevan untuk kebutuhan bisnis, keuangan, dan produktivitas Anda.
